Selasa, 01 April 2014

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah


“Mengintegrasikan kebijakan (Musrenbang, RKPD dan RPJMD) dengan perencanaan anggaran melalui dokumen KUA dan PPAS”


“Sistem informasi perencanaan pembangunan diperlukan untuk menjamin agar strategi pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif”


1.1. LATAR BELAKANG
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tersebut benar-benar memiliki manfaat dan dampak jangka panjang bagi masyarakat luas, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan itu sendiri memerlukan suatu upaya keberlanjutan dan kesinambungan.


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, dan menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan memiliki tujuan:

  1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
  2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
  3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
  4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
  5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. 
Untuk itu integrasi proses perencanaan kegiatan dan anggaran perlu disinergikan dan diintegrasikan, mulai dari proses Musrenbang, Penyusunan Renja SKPD, RKPD hingga KUA PPAS.



1.2. LANDASAN HUKUM
Adapun landasan hukum dari Pedoman Pembuatan Aplikasi SIPPD ini adalah :
  1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang “Pengembangan Telematika di Indonesia”;
  2. Undang-Undang No.25 Tahun 2004, tentang “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)”;
  3. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang “Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang “Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”
  4. Instruksi Menpan Tahun 2008 tentang “Perencanaan Berbasis Kinerja dan Perjanjian Kinerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah“
  5. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1. Maksud
Maksud dari Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah untuk mengintegrasikan Proses Musrenbang, Penyusunan Renja SKPD, RKPD hingga KUA-PPAS.

1.3.2. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain :
  1. Menyediakan alat bantu penyusunan Musrenbang Kecamatan, Renja SKPD pada masing - masing dinas.
  2. Menyediakan alat bantu penyusunan Renja SKPD, RKPD dan KUA-PPA di BAPPEDA yang merupakan kumpulan Renja SKPD pada masing - masing dinas.
  3. Mempermudah penyusunan Musrenbang Kecamatan, Renja SKPD, RKPD dan KUA-PPA.
  4. Menciptakan sistem perencanaan yang efektif dan efisien.

1.4. MANFAAT
Manfaat yang bisa diperoleh pemerintah dengan mengimplementasikan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain:
  1. Penyusunan Musrenbang, Renja SKPD, RKPD dan KUA-PPA lebih terstruktur, rapi, dan efektif.
  2. Perbaikan penyusunan Musrenbang Kecamatan, Renja SKPD, RKPD dan KUA-PPA yang diukur dengan kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan (secara teknis, bukan secara kebijakan).
  3. Proses penyusunan Musrenbang Kecamatan, Renja SKPD, RKPD dan KUA-PPA yang lebih efisien dari segi biaya, waktu maupun biaya sumber daya manusia.
  4. Pengendalian, kontrol dan pengawasan terhadap kegiatan SKPD sejak mulai penyusunan perencanaan yang lebih cepat dan lebih baik.

1.5. SASARAN
Sasaran dari Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah ini adalah seluruh organisasi, satuan kerja, unit kerja dan perangkat pendukung dilingkungan Pemerintah Daerah yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah akan membantu terjadinya standarisasi format usulan dan pelaporan seluruh SKPD pada pemerintah daerah setempat.


Share:

0 comments: